Slawi FM – Pemerintah Kabupaten Tegal bergerak cepat mengentaskan persoalan anak-anak yang belum pernah menerima imunisasi sama sekali atau kelompok zero dose. Mengingat tren kasus yang terus meningkat, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tegal menegaskan pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektoral serta penyusunan strategi khusus berbasis pola mobilitas masyarakat.
Hal itu terungkap dalam program Halo Slawi FM yang disiarkan secara langsung pada Selasa (09/06/2026) siang.
Acara ini menghadirkan Ketua Tim Kerja Surveilans Imunisasi Dinkes Kabupaten Tegal, Siti Lifiyah, dan Dosen Bagian Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Diponegoro (Undip), Novia Handayani.
Ketua Tim Kerja Surveilans Imunisasi Dinkes Kabupaten Tegal, Siti Lifiyah, mengungkapkan data bahwa angka zero dose di Kabupaten Tegal menunjukkan tren kenaikan sejak tahun 2024, 2025, hingga triwulan pertama tahun 2026.
Merespons kondisi tersebut, Lifiyah menegaskan bahwa pemenuhan target imunisasi tidak bisa hanya bertumpu pada jajaran kesehatan di Puskesmas atau Posyandu. Keterlibatan aktif perangkat desa, kader, Tim Penggerak PKK, hingga tokoh agama sangat krusial untuk melacak keberadaan anak-anak yang terlewat dari jangkauan imunisasi dasar.
” Hari Senin kemarin kami telah mengadakan pertemuan dengan menggandeng beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh agama, serta PKK. Tujuannya adalah menekan angka zero dose minimal 15 persen. Jika berkaca pada data tahun 2025 yang mencapai 6.200 anak, maka minimal 930 anak harus segera dikejar imunisasinya agar tercukupi,” ujar Lifiyah.
Sebagai langkah taktis lanjutan, Dinkes akan menggelar survei cepat komunitas. Melalui skema ini, setiap desa akan melakukan pendataan langsung ke rumah warga yang memiliki bayi. Data hasil survei tersebut nantinya menjadi dasar pelaksanaan imunisasi kejar (catch-up immunization).
Sementara itu, Dosen Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku FKM Undip, Novia Handayani, menjelaskan bahwa zero dose merupakan istilah untuk anak-anak yang belum pernah menerima satu dosis pun vaksin atau imunisasi dasar sejak lahir. Indikator utamanya adalah anak yang belum mendapatkan dosis pertama vaksin DPT-1 (Difteri, Pertusis, dan Tetanus).
Berdasarkan analisisnya, Novia menyebut isu mengenai status kehalalan vaksin serta pemahaman medis yang keliru menjadi benteng kultural dan sosioreligius paling sensitif di Kabupaten Tegal.
” Selain meragukan kehalalan vaksin, tantangan lainnya adalah ketergantungan pada pengobatan tradisional. Banyak masyarakat menganggap konsumsi jamu dan madu sudah cukup, sehingga anak tidak perlu divaksin. Padahal, fungsi dan mekanisme proteksi vaksin itu berbeda jauh,” jelas Novia.
Melalui sinergi akademis dari FKM Undip dan eksekusi taktis dari Dinkes Kabupaten Tegal, program intervensi ini diharapkan mampu mengikis celah imunitas (immunity gap) secara signifikan. Langkah masif ini menjadi modal penting Kabupaten Tegal dalam mewujudkan generasi masa depan yang sehat dan bebas dari Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I). (CF)
Penulis : Chairul Falah | Editor dan Publish : Chairul Falah
