Slawi FM – Dalam upaya sistematis menjaga kelestarian bahasa ibu, Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Guru Utama Pelindungan Bahasa Daerah Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Acara pembukaan berlangsung khidmat di Gedung Balairung, Semarang, pada Jumat (08/05/2026) pagi.
Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama empat hari hingga 11 Mei 2026 ini menghadirkan 105 guru Bahasa Jawa SMP dan 7 pengawas dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Selama pelatihan, para peserta akan mendapatkan pendampingan intensif dari 21 pakar bahasa dan sastra.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, Dwi Laily Sukmawati, menjelaskan bahwa Bimtek ini merupakan bagian integral dari Program Pelindungan Bahasa Daerah yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun.
” Ini adalah tahapan krusial setelah kami menyelesaikan Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan penyusunan bahan ajar. Setelah jenjang SMP, kami akan melanjutkan Bimtek serupa untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) pada 17 – 20 Mei mendatang,” ujar Laily.
Laily juga menekankan pentingnya efek domino dari pelatihan ini. Ia berharap para guru utama yang hadir mampu mengimbaskan ilmu yang didapat kepada rekan sejawat, siswa, serta komunitas melalui MGMP dan KKG di daerah masing-masing.
Membuka acara secara daring melalui platform Zoom, Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Kemendikdasmen, Dora Amalia, menyoroti tantangan terbesar dalam revitalisasi bahasa daerah saat ini, yakni peran keluarga.
Dora menegaskan bahwa pendidikan formal di sekolah hanyalah salah satu instrumen. Efektivitas pelestarian bahasa justru berada pada ranah domestik.
” Tidak hanya guru dan siswa, keluarga menjadi sasaran krusial dalam transmisi bahasa. Pengajaran bahasa daerah paling efektif terjadi melalui interaksi sehari-hari di rumah,” jelas Dora.
Lebih lanjut, Dora mengapresiasi kolaborasi yang telah terjalin antara 35 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan Balai Bahasa. Ia berharap pemerintah daerah dapat mengambil peran yang lebih dominan sebagai pemilik otoritas bahasa di wilayahnya.
“ Ujung dari kegiatan ini adalah bahasa daerah diurus sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Kami hanya berperan sebagai pemantik. Hasilnya akan jauh lebih maksimal jika pelindungan bahasa dan sastra daerah dijadikan prioritas dalam program kerja daerah,” pungkasnya. (CF/AS/RH/NHM/FRA)
Penulis : Agus Sudono, Revalia Herninda, Nurul Hanifah Maghfirotun, Faustina Rosa Azalia | Editor dan Publish : Chairul Falah
