Opini – Bulan agustus 1945 menjadi pengingat bagi seluruh rakyat bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan menjadi cita – cita seluruh rakyat yang diwakilkan oleh presiden pertama Ir. Soekarno dalam pembacaan proklamasinya. Semenjak kemerdekaan Indonesia hingga tahun 2025, gejolak mewarnai perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara hampir tidak pernah selesai, seakan siklus rutin 30 tahun an terus terjadi.
Orde Baru, Soeharto secara de facto memegang kekuasaan di Indonesia setelah menerima Surat Perintah 11 Maret 1966 dari Presiden Soekarno. Sejak 1966 hingga kemudian dijatuhkan gerakan Reformasi pada 1998. Soeharto secara resmi menjadi presiden selama 30 tahun, terhitung sejak dilantik pada 27 Maret 1968 (Media, 2023).
Kejadian serupa terulang setelah hampir 30 tahun (27 tahun sejak 1998), Pada 25 Agustus 2025, unjuk rasa dengan tajuk Bubarkan DPR terjadi di depan Gedung DPR karena masalah anggaran DPR yang dinilai terlalu tinggi di tengah himpitan ekonomi masyarakat, selain itu massa juga menginginkan perubahan lainnya seperti terkait RUU Perampasan Aset.
Pematik rakyat berdemo adalah perilaku, sikap dan gaya hidup beberapa pejabat dan anggota wakil rakyat yang seolah olah menghina, tidak memiliki simpati dan emphati terhadap kondisi yang sedang dihadapi oleh rakyat.
Kejadian besar pada bulan agustus menjadi cambuk bagi semua pemimpin di negri ini sadar bahwa selama 27 tahun ini mereka lalai bahwa mereka diangkat oleh rakyat untuk mensejahterakan kehidupan mereka bukan untuk memperkaya diri sendiri, hedonis, hura – hura dan fleksing di kanal media sosial masing – masing. Seluruh ketua partai dan pengurusnya seketika beramai – ramai minta maaf ke rakyat atas kesalahan yan g selama ini mereka buat, tidak memperhatikan aspirasi yang telah lama rakyat minta.
Prespektif pendidikan mungkin ada yang terlupa bahwa sikap dan perilaku menjadi landasan utama untuk menjadi seorang anggota wakil rakyat dan pejabat, bukan hanya seberapa besar modal yang mereka keluarkan untuk menduduki jabatan tersebut saat berkampanye. Mengutamakan sikap dan perilaku sebetunya sudah diajarkan selama 12 tahun, jika para anggota dewan dan para pejabat yang terhormat ini memahami proses, mengikuti dan mengetahui proses tersebut……??
Perbuatan beberapa anggota perwakilan rakyat yaitu flexing (perilaku menunjukan prestasi, kebahagiaan, dan hidup mewah di media sosial), telah melanggar secara mendasar terhadap sikap dan perilaku yang sebetulnya sudah jelas tertulis di dasa darma pramuka, point ke 10 yaitu; Suci dalam Pikiran, Perkataan, dan Perbuatan. Penerapan point terakhir adalah selalu berpikir positif, menghargai sikap dan pendapat orang lain, serta bisa memberi saran baik dengan cara yang baik.
Kejadian di akhir agustus 2025 juga menjadi perhatian dunia. Di berbagai media elektronik, demontrasi indonesia menjadi trending topik di berbagai negara. Berbagai macam tanggapan positif dan negatif netizen di seluruh negara menyoroti situasi yang sedang terjadi, mereka heran dan tidak percaya bahwa indonesia yang selama ini mereka ketahui ramah, sopan dan kekeluargaan tinggi bisa melakukan demontrasi secara besar – besaran dan terjadi pembakaran di beberapa fasilitas umum.
Namun, tidak sedikit pula yang memahami apa yang sedang terjadi sete;ah mengetahui permasalahan – permasalahan sebelum demontrasi terjadi.
Kejadian di akhir agustus 2025 juga mengingatkan kita bahwa sikap dan perilaku merupakan landasan dasar yang tidak tertulis berdemokrasi yang baik. Kekayaan yang banyak, nama besar, dan kekuasaan yang berlangsung terlalu lama di negara demokrasi (khususnya di Indonesia) tanpa menjunjung tinggi sikap dan perilaku yang baik akan berdampak buruk terhadap karir politik, walaupun kekayaan dan nama besar tersebut diperoleh sebelum mereka masuk dalam pemerintahan atau menjadi wakil rakyat.
Indonesia seolah menjadi inkubasi demokrasi, menjadi negara laboratorium demokrasi dunia yang seluruh negara di dunia bisa melihat bagaimana demorasi yang seharusnya dijalankan.
Pengalaman Bangsa Indonesia selama 80 tahun menjadi negara demokrasi telah terbukti bahwa proses demokrasi tidak menjadikan negara ini terpecah belah namun menjadi semakin kuat, bersatu dan berkembang kearah lebih baik.
Masyarakat Indonesia menjadi semakin dewasa dalam berdemokrasi dan para pejabat dan perwakilan rakyat semakin sadar bahwa mereka mendapatkan amanat rakyat untuk mensejahterakan dengan cara membuat program – program yang pro rakyat, mendengarkan aspirasi, lebih dekat dengan rakyat serta menjaga sikap dan perilaku sebagai pejabat dan wakil rakyat.
Penulis : Prayitno,.SE,.MM (Dosen Politeknik Pancasakti, Mahasiswa Program Doktor UDINUS Semarang) | Publish : Chairul Falah
